Akuntabilitas Moral Pelaksana Program MPMBS
Study tentang Pertimbangan Moral pada Keputusan Alokasi Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) pada Sekolah Pelaksana Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Kabupaten MarosBAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Balakang
Dalam proses pembangunan di Indonesia, pendidikan nasional adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses tersebut. Pendidikan nasional adalah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional melalui UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang berarti pendidikan nasional telah memiliki legalitas formal sebagai bagian dari pembangunan nasional. Sebagai suatu sistem maka sistwem pendidikan nasional senantiasa melakukan perubahan untuk menemukan sistem baru yang dianggap lebih tepat dalam proses pelaksanaannya.
Perubahan yang terjadi dari sistem pendidikan nasional tersebut tidak hanya didasari karena sifat dari sistem tersebut, akan tetapi juga dipengaruhi oleh semakin banyaknya tuntutan masyarakat terhadap hasil dari pelaksanan pendidikan itu sendiri. Dalam kaitan ini, Indonesia dalam memasuki era persaingan global, maka pendidikan harus mampu menyiapkan generasi muda untuk dapat memiliki kompotensi untuk mampu melakukan persaingan dimasa yag akan datang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetauan dan teknologi sebagai anak kandung yang dilahirkan dari rahim kreativitas akal budi manusia telah membawa perubahan pada hampir semua aspek kehidupan manusia, semakin dituntut pula kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam pembangunan bangsa. Tujuan pembangunan nasional bidang pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam ketetapan MPR RI. Nomor : II/MPR/1988 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dikatakan bahwa titik berat pembangunan pendidikan adalah peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Sehubungan dengan hal tersebut maka pendidikan telah banyak menghadapi berbagai persoalan yang harus diretas dan dicarikan solusi yang tepat. Diantara semua persoalan yuang dhadapi duni pendidikan Tilaar (2000) mengemukakan beberapa pokok persoalan yang dihadapi oleh duni pendidikan kita yaitu: (1) Peranan pendidikan didalam pembangunan nasional memasuki abad baru yang serba terbuka, sehingga penting untuk melakukan reformasi dalam dunia pendidikan, (2) Pentingnya managemen pendidikan agar dpat dibangun sistem pendidikan nasional yang kuat dan dinamis menuju kepada kualitas out put yang bermutu tinggi, (3) Kemajuan Tekhnologi Informasi yang mempengaruhi proses pendidikan di dalam masyarakat Ilmu (Knowledge society), (4) Otonomi daerah yang menuntut penyelenggaraan pendidikan nasional yang memenuhi kebutuhan pembanguan daerah sebagai dasar pembangunan nasional. (Tilaar; 2000)
Dalam praksis sistem pendidikan nasional terdapat kecenderungan sistem pendidikan nasional sangat kaku dan sentralistik yang lebih dominan berada di bawah cekraman kekuasaan yang otoriter dengan ciri sentralisme, birokrasi ketat dan banyak lagi yang justru dapat merusak sistem pendidikan itu sendiri (Tilaar, 2000). Al tersebbut yang memudahkan masuknya kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat memicu munculnya gerakan sektarianisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Di lain pihak praktek kolusi, korupsi dan nepotisme serta koncoisme juga menjadi ciri khas dari praktek pendidikan kita (Tilaar; 2000) Hal tersebut yang justru akan menjauhkan proses pendidikan kita dari tujuan utamanya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berbudi pekerti luhur, berkepribadian dan cinta tanah air dan bangsa. Sementara itu pelaksanaan sistem pendidikan nasional juga tidak berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masayarakat, sehingga pendidikan terkesan menjadi tanggung jawab kelompok tertentu. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan nasional.
Dari berbagai persoalan yang muncul dalam dunia pendidikan, maka reformasi pendidikan menjadi suatu kewajiabn yang harus didasarkan pada paradigam-paradigma baru yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, masyarakat terbuka yang sadar akan hakekat kemanusiaannya dan bertanggung jawab terhadap kehidupan dan kesejahteraan bangsa dan negara.
Salah satu agenda terbesar dalam menghadapi permasalahandalam duni pendidikan adalah upaya pemberantasan KKN dalam penyelenggaraan sistem pendidikan kita.. Hal tersebut harus di antisipasi sedini mungkin jika kita menghedakai pendiikan nasional dapat membangun manusia indonesia yang berkualitas dan emmiliki daya saing yang tinggi
Dalam kerangka reformasi, perwujudannya tidak hany terkait dengan lembaga-lembaga kenegaraan, akan tetapi yang lebih penting adalah bentuk upaya untuk mereformasi prilaku manusia yang terlibat langsung dalam duni pendidikan. Reformasi administrasi negara emnyangkut dimensi struktural dan dimensi prilaku. Upaya untuk melakukan reformasi struktural telah diusahakan sejak orde baru akan tetapi gagal, karena kesulitan dalam reformasi prilaku pejabat negara (Samego, 1999)
Dalam konteks tersebut diatas, upaya melajkukan reformasi dalam dunia pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal jika tidak disertai dengan upaya reformasi terhadap personal, atau prilaku dari persona pelaksana pedidikan. Dengan demikian selain aspek struktural yang harus mengalamireformasi total, aspek moralitas manusianya pun harus melakukan reformasi secara paripurna. Moralitas adalah merupakan hal terpenting dalam proses reformasi diseluruh bidang kehidupan masyarkat dan bangsa Indonesia.
0 comments:
Posting Komentar